Search here and hit enter....

RUU Ciptaker Dinilai Strategi Mengatasi Pengangguran Pascapandemi Covid-19


Proyeksi perekonomian nasional diprediksi terpuruk imbas covid-19, ditambah investasi yang buruk di Indonesia. Ancaman pengangguran besar-besaran harus diantisipasi pemerintah secepatnya.

Direktur Riset Indeks Arif Hadiwinata mengatakan kondisi seperti ini harus bisa diatasi sesegera mungkin. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat salah satunya dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Tingginya pengangguran akan menghantui perekonomian nasional ke depan. Pemerintah harus secepatnya mengeluarkan kebijakan yang dapat menampung mereka melalui penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan yang banyak,” kata Arif, di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2020.

Menurut dia, penciptaan lapangan pekerjaan tidak hanya dengan memicu pertumbuhan investasi. Perlu ada regulasi pendukung yang berkitan denganperizinan, ketenagakerjaan, dan lainnya, juga perlu dituntaskan.

“Itu yang kami sebut sebagai ekosistem ketenagakerjaan di mana semua hal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi nasional harus dibahas dalam satu paket dan tidak dapat dipisahkan,” jelas Arif.

Saat ini, terang Arif Indonesia memiliki banyak regulasi ketenagakerjaan. Sayangnya, regulasi ini tidak efisien dan banyak tumpang tindih karena inkonsistensi antara satu sama lainnya.

Lewat RUU Ciptaker, momentum reformasi berbagai karut marutnya regulasi. Reformasi regulasi mesti bersifat komprehensif dan tidak berpihak pada kepentingan salah satu pihak.

“Prinsip utamanya kepentingan nasional, atau kepentingan yang lebih luas. Bukan kepentingan satu pihak tertentu,” tegasnya.

Adapun penolakan dari sejumlah pihak harus ditemukan jalan tengahnya. Imbasnya, kini yang muncul ke publik RUU Ciptaker hanya regulasi yang mementingkan segelintir pihak.

“Persepsi diametrik antara buruh dan pengusaha misalnya, harus diperjelas. Lebih bijak, kita mengedepankan kepentingan lebih luas dengan cara duduk bersama. Kedua belah pihak dipersilakan melakukan penawaran-penawaran terbuka dalam mekanisme negosiasi yang fair. Sehingga lahir sebuah RUU Cipta Kerja yang dapat diterima oleh mayoritas,” jelas Arif.

Ia melanjutkan seharusnya muncul simbiosis mutualistis antara oemgusaha danntenaga kerja. Mereka sama-sama ingin menghasilkan keuntungan maksimum di masing-masing pihak.

“Pengusaha, demi keuntungannya, ingin harga jasa pekerja murah, sementara pekerja menginginkan upah yang tinggi atas jasa yang mereka berikan. Kesannya berseberangan, tetapi akan selalu ada titik temu yang bisa dicapai sehingga lahir regulasi yang dapat diterima kedua belah pihak,” tuturnya.

Arif menambahkan pembahsaan RUU Ciptaker tidak bisa sebagian. Menunda atau bahkan meninggalkan salah satu klaster akan menjadikan regulasi ekosistem ketenagakerjaan pincang.

“Dalam riset kami berkesimpulan bahwa seluruh klaster dalam RUU Cipta kerja, termasuk klaster ketenagakerjaan harus tetap dilanjutkan pembahasannya dengan penguatan pada visi kebebasan ketenagakerjaan dan penciptaan iklim mutualistis di antara seluruh stakeholder yang terlibat,” jelas Arif.
BERIKAN KOMENTAR ()