Search here and hit enter....

Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Dilanjutkan


Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang terlalu banyak, tumpang-tindih, dan sebagian bertentangan.

"Upaya memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan itulah yang sebenarnya menjadi pintu masuk. Capaian dari itu semua berupa masuknya investasi yang membuka lapangan pekerjaan adalah dampak positif yang dirasakan," ungkap Rosan.

Dia menuturkan dari sekian banyak dialog dengan kamar dagang dari berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat, relokasi industri menuju ke Asia adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, Tiongkok sendiri terus melakukan relokasi dari negaranya.

"Negara yang menikmati relokasi tersebut saat ini adalah Vietnam. Mereka mampu melakukan akselerasi peluang, yang meningkatkan kriteria industrialisasi negara tersebut," jelasnya.

Dalam pandemi covid-19, Vietnam ternyata menjadi salah satu negara yang paling baik dalam menjaga dan menekan pandemi. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemerintah dalam penanganan pandemi menjadi faktor utama tidak adanya korban meninggal dunia. Hingga Minggu, 10 Mei 2020, total terinfeksi di Vietnam hanya 288 orang dengan jumlah sembuh 241 orang, dan tanpa angka kematian.

Dalam diskusi virtual DPR RI bidang Korinbang, Fraksi Partai NasDem memberikan pandangan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law harus dilanjutkan. Sejumlah narasumber yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa percepatan pembangunan melalui realisasi Omnibus Law merupakan inti kebijakan ekonomi baru.

Hal itu diungkapkan Djisman Simandjuntak, Rektor Universitas Prasetiya Mulya. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tujuh persen tampak masuk akal, sehingga cukup untuk membuka lapangan kerja formal untuk seluruh angkatan kerja.

"Kita kehilangan waktu karena pandemi ini dengan penutupan bisnis, penutupan sekolah fisik, penutupan ibadah fisik, kehilangan output, kehilangan pekerjaan (employment), kembalinya perantau (TKI), penurunan konsumsi, penurunan ekspor, perlambatan investasi dan bersifat huge uncertainty about what to come," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Djisman, diperlukan percepatan dengan lanskap ekonomi baru. Beberapa kebijakan tersebut meliputi penajaman persaingan dalam perdagangan internasional, investasi asing, pasar perusahaan teknologi, pasar talenta manusia (Asia sebagai episenter pertumbuhan). Selain itu, menempuh kebijakan makro yang sangat longgar meliputi tingkat bunga sangat rendah, kenaikan besar dalam program proteksi sosial, penyelamatan perusahaan dan jasa keuangan, kenaikan besar-besaran dalam utang pemerintah.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini menyebut kemampuan transformasi struktural Indonesia masih memerlukan akselerasi. Jika merujuk pada klaster pembahasan Omnibus Law, meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi, tampaknya cukup merepresentasikan fundamental transformasi struktural.

"Permasalahan saat ini yang menghambat semua itu utamanya adalah ketidaksamaan visi dan prioritas pusat dan daerah serta minimnya strategi untuk membangun kedalaman industri atau supporting industry," kata Hendri.
BERIKAN KOMENTAR ()