Search here and hit enter....

Omnibus Law Akan Jadi Instrument untuk mewujudkan Kesejahteraan Bangsa


Turut mengomentari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Budayawan dan Sosiolog NU Dr. Ngatawi Al-Zastrouw mengatakan bahwa dalam perdebatan sengit antara pihak pemerintah dan pengritiknya, hampir tidak ditemukan perspektif kebudayaan. meski sama-sama bicara pada bingkai dan kerangka hukum namun perdebatan didominasi perspektif ekonomi dan politik. Dalam Draft Juga tidak banyak bicara kebudayaan.

Hal ini disampaikan dalam diskusi publik secara online dengan tema : “RUU Omnibus Law
Kedaulatan Budaya dan Perlindungan Ekonomi Ummat” oleh Jaringan Santri Banten.

Sebelumnya kita perlu kembali pada spirit Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Ngatawi mengatakan dirancang untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya, perlindunggan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan UMKM, mendorong pertumbuhan investasi, hingga mendorong ekspor.

Pemerintah harus mampu menjadikan Omnibus Law menciptakan keadilan, kesejahteraan umum dan melindungi hak individu, apalagi di era ekonomi yang sudah berubah yaitu adanya equity crowd funding dan peer-to-peer lending membuktikan masyarakat dapat menjadi pemilik perusahaan secara bergotong royong, sehingga antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus berkolaborasi berbagi hasil.

“Melihat sepirit RUU ini spiritnya saya lihat bagus semua. Misalnya kepastian hukum, kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan. Ini sangat krusial. Karena kita lagi mikir mau usaha aja sudah dipajekin,” tandas Ngatawi.

“Kalau ini betul-betul dilaksanakan bisa membuka lapangan kerja. Kepekaan pemerintah dalam melihat kebutuhan Masyarakat direspon di RUU tersebut,” tambahnya.

Ngatawi mencatat ada banyak pasal kontroversi dan pertarungan kepentingan dalam draft RUU Ciptaker itu. Dimana banyak melihatkan antara buruh dan pengusaha. Ia mengatakan “Kita sebagai santri melihat pertarungan itu, titik temunya apa?”

“Kita sebagai santri jika ingin berpartisipasi, bukan ikut dalam pertarungan itu tetapi berpartisipasi untuk mencari titik temu menengahi dari berbagai kepentingan yang sedang bertarung itu,” ujarnya.

Maka kita harus melihat meletakkan kepentingan yang lebih besar sebagai acuan bersama. “Bukan hanya kepentingan buruh, pengusaha, pemerintah tapi juga seluruh stake holder. Maka acuannya ya kepentingan kebangsaan itu,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ngatawi, perlu ada kerelaan masing-masing pihak yang tidak jadi skala prioritas. “Semuanya harus mengalah, tapi mengalah sampai kapan, dan harus diberi jaminan,” katanya.

Dalam menentukan skala prioritas harus mempertimbangkan semua resiko yang ada dan mengambil resiko terkecil.

Lalu apa langkah taktisnya ? melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan perwakilan stake holder untuk menjelaskan logika strategis di balik omnibus law. Menjelaskan langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan bersama (para stake holder) untuk mencegah terjadinya dampak negative saat omnibus law diterapkan.

Dalam menjalankan langkah taktis dan strategis harus berbasis pada potensi kebudayaan. Secara yuridis, langkah menggerakkan kebudayaan ini telah memiliki pijakan yang jelas yaitu UU no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. UU ini mestinya bisa menjadi acuan dalam perdebatan mengenai UU omnibus law.

Ngatawi mengakhiri dengan menyimpulkan bahwa melalui kesadaran kultural yang digerakkan sercara serius oleh seluruh sake holder maka bukan saja perdebatan yang akan berhenti, tapi omnibus law juga akan benar-benar bisa menjadi instrument untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Hadir juga narasumber lain dalam diskusi ini, yaitu Dr. M. Sofin Sugito, MA. (Akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), Muhammad Nur Kholis, S.Th.I. (Anggota DPRD I Banten), Rahmat Syahid (Aktivis Oenganat Politik), A. Khoirul Anam (Dosen UNUSIA) sebagai moderator.
(Zainal Abidin).
BERIKAN KOMENTAR ()