Search here and hit enter....

Karena Spirit UU Omnibus Law Ada Agenda ke Empat, Sinkronisasi UU Minerba


Perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang (UU) Minerba dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga ini sejalan dengan spriit UU Omnibus Law adalah untuk melakukan percepatan proses mekanisme perizinan dan birkorasi yang selama ini begitu sulit dan waktu luar biasa panjang.

Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI menegaskan hal diatas dalam sebuah diskusi tanpa bertatap muka di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Secara prinsip UU Minerba adalah ingin memberikan asas manfaat yang luas pada negara, target akhirnya memaksimalkan potensi minerba untuk kepentingan nasional. “Kita melihat dari semua aspek realitas di lapangan, birokrasi, tumpang tindih perizinan dan segala carut-marutnya, UU sebelumnya bukan sepenuhnya jelek, hanya ingin menyempurnakan UU sebelmnya dan menyesuaikan kondisi ke kinian terkati suplai di sektor energi, utnuk pastikan suplai energi kita,” kata Maman Abdurrahman.

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan investasi, hal ini perlu didukung adanya iklim investasi yang kondusif. “Kita harus menjaga iklim investasi juga, karena investasi dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia dengan catatan sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara, karena dengan iklim investasi terbuka lebar, maka ada lapker, saya pikir ada 3 semangat itu,” katanya.

Namun, dikarenakan ada kebijakan Omnibus Law, kata dia, maka ada agenda keempat melakukan sinkronisasi antara UU Minerba dengan Omnibus Law agar tidak tumpang tindih, ini yang membuat tertunda pengesahan UU, kita sinkronkan. Spirit UU Omnibus Law adalah untuk melakukan percepatan proses mekanisme perizinan dan birkorasi yang selama ini begitu sulit dan waktu luar biasa panjang.  

Dalam UU Minerba bahwa ada dua hal yang mungkin berbeda dari sebuelumnya, proses izin ada satu pintu di pusat, karena selama ini jual beli perizinan tambang luar biasa marak dan tumpang tindih dalam sau lahan bisa 3-4 izin, ini dilakukan oknum did aerah, semangat ekonomi daerah maka ada klausul pendelegasian itu juga dibuka bagi pemerintah propinsi salah satuya minimal adalah izin pertambangan rakyat kita delegasikan ke gubernur. Izin tambang rakyat kalau dulu 25 hektar sekarang jad 100 ha, dulu 20 meter menajdi 100 meter kedalam, kita berikan daerah dan msayrakat untuk memanfaatkan kekayaan alam di sektiranya.

“Kewajiban divestasi saham 51 persen negara kita, artinya bumn bumd atau swasta nasional prinsipnya di serahkan BtoB. Dulu nggak ada, yang menjadi kontroversi perpanjangan PKP2B, tim panja siap menyampaikan dan menjabarkan soal ini, sprit dan semangat kita,” pungkas Maman.

BERIKAN KOMENTAR ()