Search here and hit enter....

Jokowi Putuskan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja


Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sikap itu sudah dia sampaikan kepada DPR.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi saat siaran telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).

Jokowi menjelaskan, dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tegas Jokowi.

Baleg DPR Pastikan Klaster Ketenagakerjaan Dibahas Paling Akhir

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Permintaan politikus PDIP tersebut dilandasi ramainya perbincangan di tengah masyarakat terkait RUU inisiatif pemerintah itu.

Menanggapi permintaan Puan tersebut, Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan memang pihaknya sudah memutuskan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker bakal dibahas paling akhir.

"Kan memang klaster ketenagakerjaan dibahas di akhir. Permintaan ketua DPR agar klaster ketenagakerjaan ditunda," jelas dia, kepada merdeka.com, Jumat (24/4).

Sebagai informasi, di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker sendiri terdapat sebelas klaster. Sebelas klaster tersebut meliputi, Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, dan Kemudahan Berusaha.

Selanjutnya klaster Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Menurut dia, ditempatkannya pembahasan klaster ketenagakerjaan pada bagian akhir diambil berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan dan fraksi-fraksi yang ada di DPR.

"Kami lakukan itu berdasarkan komunikasi dengan fraksi-fraksi dan pimpinan," tandasnya.
BERIKAN KOMENTAR ()