Search here and hit enter....

SARBUMUSI mendukung omnibus law karena ciptakan lapangan pekerjaan


Wakil Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Sukitman Sudjatmiko, mendukung dan siap untuk memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah dalam pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dukungan diberikan karena tujuan Omnibus Law ini salah satunya untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Kita siap memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah yang kita harapkan akan segera membahas draf RUU Cipta Kerja ini. Karena kita lihat,  Pemerintah berupaya sungguh-sungguh menciptakan dan membuka lapangan kerja seluas-Iuasnya guna menyerap jumlah tenaga kerja yang ada dan menekan angka pengangguran melalui UU ini," kata Sukitman Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, sepanjang pembahasannya di DPR nanti dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh stakeholder dari kelompok buruh maka tidak ada masalah. Oleh karena itu perlu keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut di DPR. Karena saat ini banyak kelompok buruh yang protes karena tidak dilibatkan dalam penyusunan persiapan ditingkat pemerintah,

"Saya yakin kalau begitu, adanya penunggang bebas (free rider) yang akan mengambil keuntungan sepihak namun merugikan pihak lain dapat dihindari," paparnya.

Dalam menciptakan lapangan kerja, kata Sukitman, sudah seharusnya disertai pula upaya melindungi, memberikan kepastian hukum dan menjamin kesejahteraan pekerja untuk jangka panjang. Tidak hanya sekedar memberikan pekerjaan, namun bagaimana tingkat kesejahteraan yang rendah, syarat-syarat kerja yang buruk dan rentan kehiiangan pekerjaan dapat diatasi melalui UU ini nantinya.

“Perlindungan terhadap pekerja wajib diutamakan dari bebrbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum. Negara harus berpihak kepada buruh atau pekerja," ungkapnya.

Sebagaiman diketahui, ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
BERIKAN KOMENTAR ()