Search here and hit enter....

Omnibus Law Akan Meningkatkan Perkembangan UMKM

Omnibus Law Akan Meningkatkan Perkembangan UMKM


"Masalah jaminan yang menjadi masalah UMKM dalam mengakses pembiayaan, sekarang kegiatan usaha dapat dijadikan jaminan kredit bank," tutur mantan pegiat antikorupsi itu.

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah angkat bicara terkait penolakan berbagai pihak terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Menurutnya, penolakan itu terjadi karena banyak yang belum memahami berbagai keuntungan dari omnibus law.

UMKM dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Di sisi lain UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan dua keuntungan tersebut, pengembangan UMKM memberikan dampak positif bagi persoalan sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan itu, terdapat manfaat lain dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMKM yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berujung pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Presiden mengajak DPR untuk membuat Undang-Undang Pemberdayaan UMKM sebagai Omnibus Law adalah langkah tepat dan strategis. Undang-Undang tersebut akan mengurai tumpang tindih regulasi UMKM dan memberikan kepastian bagi pelaku UMKM. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, efektivitas dan efisiensi program pengembangan UMKM diharapkan dapat tercapai dan memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM.

Berbagai Keuntungan Omnibus Law Pada Sektor UMKM Yang Harus Kamu Tahu



1. mendorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.

2. birokrasi tidak rumit. Berbagai pengembalian kebijakan tekait UMK akan didasarkan pada data tunggal BPS. Ketiga, UMK tidak sendirian. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan bersinergi dalam mengelola UMK.

3.  lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.

4.  lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.

5. siap-siap untuk sertifikasi. Berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah. Keenam, tidak ada modal, tidak masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.

6.  UMKM adalah segalanya. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus
BERIKAN KOMENTAR ()